POLRI Bentuk Densus Anti Korupsi

TERAS INFORMASI - POLRI Bentuk Densus Anti Korupsi

Masih prematur untuk menakar keefektifan pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi. Segala hal terkait rencana ini masih harus dibicarakan di tataran institusi pemerintahan, termasuk soal bentuk dari detasemen tersebut.

Demikian dinyatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto. "Itu belum dapat kita bincangkan sekarang. Namanya masih prematur, masih usulan. Perbincangan bukan di publik, masyarakat. Perbincangan itu nanti di institusi yang berkait dengan masalah itu dulu," ujar Wiranto di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 19 Oktober 2017.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga belum mengambil sikap terkait wacana pembentukan Densus Antikorupsi. Pembentukan Densus Antikorupsi ini masih harus dibahas dalam rapat kabinet. Jokowi mengatakan rapat terbatas (ratas) ini akan dilakukan pada pekan depan. "Rencana (Densus Antikorupsi) itu masih usulan. Minggu depan kami bahas dalam ratas," kata Jokowi di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Kamis.

Sementara, Polri sendiri telah mengajukan surat kepada Presiden tertanggal 25 September 2017 tentang usulan pembentukan Densus Antikorupsi. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berharap kehadiran Densus ini dapat memperkuat upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Pada paparannya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR, Senin 16 Oktober 2017, Kapolri mengusulkan dua format kelembagaan Densus Antikorupsi. Pilihan pertama, dengan membentuk sistem satu atap. Pada format ini, Polri, Kejaksaan Agung, dan BPK, bergabung dalam Densus Antikorupsi. "Bentuk kekuatan kolektif kolegial dan sulit diintervensi. Satu bintang dua Polri, satu kejaksaan, satu BPK," jelas Tito.

Opsi lain, unsur Kejaksaan dan Polri berada di lembaga terpisah. Polanya mirip dengan Densus 88 Antiteror dalam penanganan kasus terorisme. Densus Antikorupsi akan langsung berkoordinasi dengan satgas khusus di Kejaksaan yang menangani tipikor. Yang pasti, Tito mengatakan, kehadiran Densus Antikorupsi bukan bertujuan menegasikan institusi-institusi lain. Terlebih, lanjut dia, tidak untuk menyaingi KPK. "Kasus korupsi luas sehingga bisa bagi tugas. Bukan menegasikan kejaksaan, karena tetap tangani penyidikan dan penuntutan di luar tim yang dimitrakan bersama dengan Densus," kata Tito.

Kapolri mengharapkan Densus Antikorupsi dapat secara masif memberdayakan sumber daya manusia penyidik Polri yang berjumlah 446.951 personel di tingkat pusat sampai kewilayahan. Saat ini penyidik tindak pidana korupsi di Direktorat Tipikor Bareskrim Polri tercatat 82 orang dan 2.878 orang di tingkat kewilayahan yang menempati 484 satuan kerja.

Kapolri Tito menaksir kebutuhan dana sebesar Rp 2.692.668.349.588 untuk densus ini. Adapun jumlah tersebut digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp 786.154.519.440, belanja barang Rp 359.061.083.000, dan belanja modal Rp 1.547.452.747.148.

Alokasi belanja pegawai tersebut, lanjut dia, untuk membiayai 3.560 personel. Pembagiannya sendiri akan tersebar ke tiap wilayah yang digolongkan ke dalam tiga tipe. "Densusnya sendiri ada 651 personel, Satuan Tugas Wilayah terbagi tiga. Wilayah tipe A 780 personel, tipe B 1.232 personel, dan tipe C 897 personel, total 3.560 personel," ujar Tito.

Polri menyiapkan jenderal bintang dua atau inspektur jenderal untuk memimpin Densus Antikorupsi. Pangkat serupa juga diberikan Kepala Densus Antiteror Polri. 

SUMBER

SUGUHAN

Beritaterbaru,Beritahariini,Beritaterkini,Beritapolitik,Beritaterhangat,Beritaterupdate,Beritahot,Beritaekonomi,Beritasosial,Beritaviral,Beritapopuler,Beritapalingdicari,Beritakekinian,Beritaheboh,Beritafakta,Beritaotomotif,Beritaolahraga,Beritabisnis,Beritafauna,Beritaflora,Beritaproperti,Beritainternasional,Beritadaerah,Beritanasional,Beritapresiden,Beritaprokontra,Beritahoax,Beritaindeks,Beritafashion,Beritaentertainmen,Beritamusik,Beritakesehatan,Beritaperistiwa,Beritakecelakaan,Beritahiburan,Beritaedukasi,Beritateknologi,Beritasains,Beritalifestyle,